BOGORREADNEWS.com — Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI‑MPO) Cabang Bogor meminta pimpinan Kepolisian Resor Bogor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan dua laporan polisi saling berhadapan yang melibatkan seorang jurnalis dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dramaga Babakan. Organisasi itu mengingatkan bahaya munculnya kriminalisasi terhadap pekerja pers jika proses penyidikan tidak berjalan secara seimbang dan transparan.
Kedua laporan tercatat dengan nomor LP/B/2498/X/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat dari pihak jurnalis dan LP/B/2501/X/2026/SPKT/Polres Bogor/Polda Jawa Barat dari pihak Kepala SPPG Dramaga Babakan. Keduanya diterima Polres Bogor pada tanggal yang sama, 22 Oktober 2026.
Menurut keterangan Koordinator Lapang HMI‑MPO Cabang Bogor Aidil Fitri Harris, laporan dari pihak Kepala SPPG sudah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 30 Oktober 2026, atau delapan hari setelah laporan masuk. Sementara itu hingga batas waktu penyampaian sikap organisasi, laporan yang diajukan jurnalis belum memiliki kejelasan tahap penanganan.
“Perbedaan kecepatan perkembangan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kami tidak menyatakan ada kesalahan mutlak penyidik, tapi ada hal yang patut dipertanyakan publik: apakah dasar waktu dan administrasi sudah sesuai aturan, atau ada perlakuan yang tidak seimbang?” ujar Aidil Fitri Harris kepada wartawan, Rabu (11‑11‑2026).
HMI‑MPO merujuk pada Pasal 60 ayat (1) Undang‑Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur batas waktu pengiriman pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai — bukan sejak tanggal laporan diterima polisi. Organisasi itu meminta Kapolres Bogor menjelaskan secara terbuka kapan penyidikan atas laporan Kepala SPPG resmi dimulai, beserta alasan perbedaan laju penanganan kedua berkas yang saling berkaitan tersebut.
Selain soal waktu penanganan, HMI‑MPO juga menyoroti adanya informasi dugaan hubungan atau komunikasi tidak patut antara oknum penyidik Polres Bogor dengan pihak terlapor dari jajaran SPPG. “Ini masih berupa dugaan, bukan vonis bersalah. Namun risiko konflik kepentingan dalam perkara yang menyentuh kebebasan pers harus diperiksa secara serius oleh bagian pengawasan internal kepolisian,” kata Aidil.
Organisasi mahasiswa itu mengingatkan bahwa jurnalis tidak kebal hukum, namun aktivitas pencarian informasi untuk kepentingan publik mendapat perlindungan konstitusional sesuai Pasal 28F UUD 1945 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mereka memperingatkan bahwa penggunaan jalur hukum untuk membungkus laporan atau pemberitaan berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi terhadap pers.
Dalam sembilan poin tuntutan yang disampaikan dalam siaran pers resmi, HMI‑MPO meminta Kapolres Bogor mengevaluasi keseluruhan penanganan kedua laporan, mendalami seluruh bukti dan kronologi kejadian, memberikan penjelasan resmi terkait penerbitan SPDP, memastikan kelanjutan penyidikan laporan jurnalis, memeriksa dugaan ketidakberimbangan dan konflik kepentingan melalui Propam, serta menjamin tidak ada intimidasi terhadap jurnalis dan pengawas publik.
HMI‑MPO juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara ini sampai ada kejelasan proses dan jaminan perlakuan hukum yang adil bagi semua pihak. Sampai saat ini pihak Polres Bogor belum merilis tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut.
Sumber: Press Release Aksi HMI MPO Cabang Bogor
















