BANTEN, BRN — Asosiasi Pengusaha Tambang Rakyat Indonesia (APTRINDO) resmi menggelar rapat perdana pembentukan dan pengukuhan pengurus tingkat nasional di Banten, Rabu, 15 April 2026.
Agenda ini menandai langkah awal konsolidasi organisasi yang mengklaim mewadahi pelaku usaha tambang rakyat di seluruh Indonesia.
Dalam forum tersebut, peserta menetapkan Albet Alpian sebagai Ketua Umum APTRINDO untuk periode mendatang. Ia bersama jajaran pengurus lainnya akan memimpin arah organisasi yang digadang-gadang menjadi representasi kepentingan penambang rakyat di tengah kompleksitas regulasi sektor pertambangan.
Rapat dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan pengusaha tambang dari berbagai daerah. Suasana pertemuan berlangsung kondusif, dengan penekanan pada kesamaan visi untuk mendorong sektor tambang rakyat yang lebih tertata.
Namun, di balik semangat pembentukan organisasi, tantangan besar sudah menanti. Sektor tambang rakyat selama ini kerap disorot karena persoalan legalitas, dampak lingkungan, hingga konflik lahan. Dalam konteks ini, keberadaan APTRINDO akan diuji: apakah mampu menjadi solusi, atau sekadar forum kepentingan baru.
Ketua Umum terpilih, Albet Alpian, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan anggota. Ia juga menekankan pentingnya mendorong praktik pertambangan rakyat yang profesional, legal, dan berkelanjutan.
“APTRINDO hadir untuk memastikan penambang rakyat tidak lagi berjalan sendiri, tetapi terorganisir, patuh hukum, dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian,” ujar Albet dalam keterangannya.
Pembentukan kepengurusan nasional ini diharapkan menjadi titik awal penguatan posisi tawar penambang rakyat, terutama dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang semakin ketat di sektor energi dan sumber daya mineral.
Meski demikian, publik menunggu langkah konkret organisasi ini. Transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen terhadap kelestarian lingkungan menjadi indikator utama yang akan menentukan kredibilitas APTRINDO ke depan.
