SUKAJAYA, BRN – Aksi protes yang diprakarsai oleh Aliansi Masyarakat Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, pada 12 Januari 2024 membuka babak baru konflik dengan UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan VI Cigudeg.
Adu fisik hampir tak terhindarkan dalam musyawarah klarifikasi di Kantor Desa, ketika kepala UPT, Bobby Wahyudi, menolak memberikan penjelasan di depan massa, merespon poster yang dinilainya menyerang pribadinya.
Dalam klarifikasi, masyarakat, mahasiswa, dan kepala UPT berakhir dengan saling memaafkan, namun ketegangan tetap terasa. Tuntutan masyarakat terfokus pada janji pembangunan jalan yang di-MoU-kan pada aksi sebelumnya.
Dede Supandi, seorang warga Kiarasari, menyampaikan kekecewaan masyarakat, “Pak Boby marah dengan poster yang kita tulis ada kata-kata yang menyinggung terhadap personal,” kata Dede Supandi, dikutif dari mahatva.id pada Jum’at (2/02/2024).
“Kita hari ini tagih janji ternyata kita tidak bisa memaksakan. Namun, hasilnya pembangunan akan dilaksanakan ditahun 2025, sementara untuk pemeliharaan jalan akan segera direalisasikan di Minggu ini,” jelasnya.
Konflik semakin kompleks dengan tuntutan pencopotan jabatan yang sulit dipaksakan, mengingat kepala UPT baru belum terbukti bersalah. Meski demikian, masyarakat memaksa agar pembangunan jalan segera direalisasikan sesuai kesepakatan dalam MOU.
Kepala UPT Bobby Wahyudi menjelaskan, “bahwa permasalahan ini berasal dari kelalaian penyedia jasa, dan pembangunan akan dilanjutkan di tahun 2025, Meski masyarakat kecewa, keterbatasan aturan yang tidak memungkinkan perubahan agenda kegiatan di tahun 2024,” jelasnya.
Bobby mengumumkan, “langkah-langkah tegas yang diambil, termasuk pemutusan kontrak dan sanksi berat bagi penyedia jasa,”. ungkap Bobby
“Sangsi yang diberikan terhadap penyedia jasa kita putus kontrak dengan di usulkan masuk dalam daftar hitam dan dia harus mengembalikan pelaksanaan sebesar 5 persen dari nilai kontrak dan dia harus membayar denda 2,2 persen dari nilai kontrak setelah di potong PPN,” pungkasnya (Red)
