BOGOR, BRN – Diduga ada aktifitas tidak lazim Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di salah satu tempat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Bojonggede – Citayam Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor yang nampak terlihat aman dan bebas dalam aksinya tanpa sentuhan aparat penegak hukum.
Adanya beberapa kendaraan sepeda motor jenis suzuki thunder mengisi BBM jenis pertalite bersubsidi terlihat hilir mudik mengisi di SPBU tersebut. Patut diduga oknum SPBU bekerjasama dengan para pengecer dengan mengakali jumlah volume agar mendapatkan keuntungan besar.
Informasi yang berhasil dihimpun awak media diduga oknum pihak SPBU ada main dengan pengendara motor Suzuki thunder terihat mereka membayar lebih untuk pembelian per-tangki.
Terpisah menurut ketua koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman, pihak pemerintah Kabupaten Bogor tidak boleh berdiam diri, khususnya aparat penegak hukum seperti kepolisian polres Bogor.
โPertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan merupakan barang sensitif, dan jika tidak dikontrol dengan baik bisa terjadi kelangkaan,โ terangnya
Adapun sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan menimbun BBM jenis pertalite kalau sudah begini rakyat kecil yang rugi.
Lebih lanjut, kata Jajang, sebenarnya jika Pemkab Bogor benar-benar melakukan perannya sesuai aturan, untuk potensi penimbunan tidak akan terjadi.
โJangan sampai surat rekomendasi ini yang justru dimainkan, perlu ada pengawasan dari berbagai pihak, seperti pihak Pertamina sendiri, APH, serta peran DPRD Pemkab Bogor juga penting, sesekali harus melakukan sidak di lapangan,” tuturnya
CBA meminta Pemkab Bogor usut tuntas SPBU terkait, dan aparatur penegak hukum harus gerak cepat. tidak boleh diam dan tutup mata.
Dilansir dari halaman ๐ฌ๐๐ ๐๐ช๐ ๐ช๐ข๐ค๐ฃ๐ก๐๐ฃ๐.๐๐ค๐ข dengan judul ” ๐ ๐๐ง๐๐ฉ ๐๐๐๐๐ฃ๐ ๐ฝ๐๐๐ ๐๐๐ฃ๐ฎ๐๐ก๐๐๐๐ช๐ฃ๐ ๐๐๐ฃ๐๐๐ฃ๐๐ ๐ช๐ฉ๐๐ฃ ๐ฝ๐ฝ๐ ๐ฝ๐๐ง๐จ๐ช๐๐จ๐๐๐” diterangkan, Setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki Izin Usaha Penyimpanan dapat dikenakan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (c) UU Migas yang berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”
Baca Juga : Gelar Open House Idulfitri, Menteri AHY Pererat Tali Silaturahmi dengan Jajaran Kementerian ATR/BPN
Selanjutnya, pada Pasal 53 huruf (b) juga dijelaskan, Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (b) UU Migas:
“Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)” (Tim)
