BOGOR | BRN – Proyek pembangunan Makam Garisul di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, diduga berjalan tanpa kejelasan informasi. Saat tim melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Rabu, 15 Oktober 2025, tak tampak satu pun papan plang informasi proyek yang biasanya memuat keterangan anggaran, sumber dana, dan nama pelaksana kegiatan.
Ketiadaan papan proyek itu memunculkan kecurigaan publik bahwa proyek tersebut berpotensi menjadi “proyek siluman”—istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan kegiatan pembangunan tanpa transparansi dan pengawasan publik yang jelas. Dugaan pelanggaran ini membuka ruang praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dapat merugikan keuangan negara.
Aktivis Bogor, Hero Akbar N, MM, yang akrab disapa Moses, menilai kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Ia mencontohkan, beberapa proyek serupa juga pernah dipertanyakan masyarakat karena tak memiliki papan informasi kegiatan.
“Dalam beberapa kasus di Kabupaten Bogor, proyek-proyek pemerintah tanpa transparansi sudah sering jadi sorotan. Misalnya proyek drainase di Jalan Pertanian, Desa Raga Jaya, Kecamatan Bojong Gede, juga sempat menuai tanda tanya karena tidak ada papan informasi di lokasi,” ujar Moses melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/10/2025).
Menurut Moses, sikap abai terhadap keterbukaan informasi publik mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara tegas mewajibkan pemerintah untuk menyampaikan seluruh penggunaan dana publik secara transparan, termasuk nilai kontrak dan pihak pelaksana.
“Masyarakat berhak tahu setiap rupiah yang digunakan dalam proyek pembangunan, karena itu uang rakyat. Jika informasi dasar seperti papan proyek saja tidak ada, bagaimana publik bisa percaya bahwa anggarannya digunakan dengan benar?” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah maupun Dinas terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait pelaksanaan proyek pembangunan Makam Garisul tersebut.
Minimnya transparansi dalam proyek-proyek publik seperti ini memperlihatkan masih jauhnya praktik good governance di tingkat daerah. Dalam konteks reformasi birokrasi, kasus Makam Garisul bisa menjadi cermin buram dari komitmen pemerintah dalam membangun kepercayaan publik. ***
